26.1 C
Jakarta
4 December 2021
spot_img

Latest Posts

REVOLUSI MENTAL MENGIKIS KORUPSI DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Maraknya kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia dalam beberapa waktu terakhir ini adalah bukti bahwa perjalanan ke arah yang lebih baik di Indonesia masih panjang. Indonesia masih menempati posisi 117 dari 175 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi yang diproduksi oleh Transparency International. Survey yang dilakukan lembaga itu memperlihatkan bahwa satu dari empat orang Indonesia mempraktekkan suap untuk mendapatkan pelayanan publik. Selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak kurang 298 bupati dan walikota, sekitar dua ribu anggota DPRD dan ribuan pejabat pemerintah daerah yang dijebloskan ke penjara karena berbagai kasus korupsi. Korupsi terjadi di semua sektor pemerintahan, termasuk kementerian agama, pendidikan dan kebudayaan, kejaksaan, lembaga peradilan, dan bahkan Mahkamah Konstitusi.

Penegakan hak asasi manusia juga masih tersendat. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, mulai dari kekerasan negara ketika munculnya Orde Baru pada 1965-66, represi terhadap kelompok masyarakat di Lampung dan Tanjung Priok, represi aktivis PDI 1996, penculikan aktivis mahasiswa dan pemuda 1997-98, penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998-99, represi di Aceh, Papua, dan Timor Leste, dan ratusan kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang terjadi selama kekuasaan Orde Baru 1966-98, sampai saat ini belum menemukan penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kami juga menyesalkan tindak kekerasan oleh aparat TNI dan Polri yang masih terus berlanjut, seperti yang baru-baru ini terjadi terhadap mahasiswa yang memprotes kenaikan BBM di Jakarta dan Makassar.

Terpilihnya Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia menerbitkan harapan baru. Sejak masih menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, Ir. H. Joko Widodo sudah memperlihatkan sikapnya terhadap masalah korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Kini saatnya untuk memperlihatkan sikap dan mengambil tindakan, sebagai Presiden Republik Indonesia, untuk menyelesaikan berbagai kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, dan memastikan bahwa praktek dan tindakan seperti itu tidak terulang kembali di masa mendatang. Untuk mencapai tujuan itu ada beberapa hal yang perlu segera dilakukan oleh pemerintahan baru:

Melakukan harmonisasi kebijakan mengenai tindak pidana korupsi, pencegahan praktek korupsi, reformasi birokrasi, dan juga penanganan pelanggaran hak asasi manusia, serta pencegahan berulangnya praktek pelanggaran itu di masa mendatang, termasuk tapi tidak terbatas pada penyesuaian sistem hukum nasional dengan instrumen internasional di kedua bidang tersebut.

Melakukan penguatan kelembagaan baik dengan cara menyelenggarakan perekrutan terbuka untuk membongkar ‘mafia impunitas’ yang selama ini menghambat penyelesaian kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, maupun dengan cara mendorong partisipasi publik sehingga pengawasan melekat dapat dilakukan secara masif. Pada akhirnya kita menyadari bahwa baik korupsi maupun pelanggaran hak asasi manusia bisa terjadi karena lemahnya kontrol publik terhadap penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Melakukan dengan segera penyelesaian kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Pemerintahan Jokowi-JK hendaknya mengambil langkah tegas agar nasib para korban, dan juga bangsa ini, tidak terkatung-katung dalam ketidakpastian. Dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi hendaknya keputusan peradilan diikuti upaya menyeluruh untuk pengembalian aset, sementara dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia penyelesaian harus mencakup reparasi dan rehabilitasi korban.

Meningkatkan upaya pencegahan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia melalui (a) reformasi birokrasi, termasuk tapi tidak terbatas pada lembaga peradilan, (b) pendidikan publik melalui berbagai saluran, (c) meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Jakarta, 8 Desember 2014

SEKNAS JOKOWI
Pengurus Pusat
M Yamin SH                      Dadang Juliantara
Ketua Umum                     Ketua Presidium

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.