23.9 C
Jakarta
14 January 2022
spot_img

Latest Posts

REKOMENDASI SEKNAS ADVOKAT JOKOWI TERHADAP PELANGGARAN PILPRES DI MADURA

Pernyataan Sikap Seknas Advokat Jokowi

Dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2014 yang terjadi di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di Pulau Madura, modus operandi yang dilakukan melalui berbagai bentuk kecurangan. Salah satunya dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan “tersembunyi” dimana pemungutan suara hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Kertas suara yang seharus-nya dicoblos oleh warga ternyata dicoblos oleh oknum-oknum yang memiliki kekuasaan di daerah tersebut.

Berbagai pihak dalam aduan tentang pelanggran yang masuk ke Seknas Advokat Jokowi menyatakan bahwa yang melakukan pencoblosan di satu tempat. Diduga kuat tindakan ini dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat (Tomas) setempat yang bekerjasama dengan panita pemugutan suara. Sedangkan masyarakat yang datang yang hendak menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara presiden juga melaporkan adanya upaya intimidasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Merujuk pada Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu bahwa tindakan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan hak untuk memilih atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam pemungutan suara pemilu presiden kali juga mengakibatkan trauma yang mendalam terhadap warga yang hendak menggunak hak pilihnya.

Seknas Advokat Jokowi dalam melakukan klarifikasi atas laporan-laporan yang masuk, mendapatkan informasi bahwa pelapor merasa ketakutan untuk memberikan kesaksian atas dugaan pelanggaran pemilu yang terdjadi di tempat dia menggunaka hak pilihnya. Demi keamanan dan keselamatannya, saksi juga meminta agar identitasnya tidak dipblikasikan kepada publik

Terkait dengan intimidasi yang terjadi di atas, Seknas Advokat berpendapat dan merekomendasikan supaya saksi mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satu bentuk perlindungan yang menjadi hak saksi dan korban menurut Pasal 5 ayat (1) huruf (a) yaitu memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Jakarta, 18 Juli 2014

Alfra Girsang.SH
Seknas Advokat Jokowi

 

 

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.