27.3 C
Jakarta
4 December 2021
spot_img

Latest Posts

Menyelamatkan Indonesia dari Pemerintahan Oligarkhi Absolut

“Supaya pemerintahan Oligarkhi itu tidak terwujud kembali di Indonesia maka kita semua WAJIB menyoblos Capres No.2 JOKOWI-JK supaya ada KESEIMBANGAN dan HARMONI. Eksekutif dipimpin oleh JOKOWI-JK dan Legislatif dikuasai oleh mereka para PARPOL bermasalah.”

Pemilu Presiden akan dilaksanakan 4 (empat) hari lagi yakni 9 Juli 2014. Ada 2 (dua0 pasang Capres yang “bertarung” memperebutkan kursi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kompetisi di Pilpres 2014 ini merupakan kompetisi yang mereflesikan beberapa hal yaitu persaingan antara kelompok neo Orde Baru dan partai politik bermasalah yang menamakan dirinya dgn Koalisi Merah Mutih yang mendukung Capres No.1 Prabowo-Hatta Radjasa dengan Capres No.2 JOKOWI-JUSUF KALLA yang menamakan dirinya sebagai kelompok perubahan dan selalu disebut-sebut sebagai Koalisi Rakyat.

Dari awal pembentukan koalisi partai politik, Bpk Ir. H.Joko “JOKOWI” Widodo sudah menegaskan bahwa koalisi yang dibangunnya tidak dilandaskan pada pembagian jatah kursi menteri kabinet ataupun berbagai macam politik transaksional lainnya. Komitmen tegas Bpk JOKOWI haruslah kita apresiasi dan dukung bersama sebagai bentuk keinginan beliau untuk membangun kesadaran kolektif bangsa bahwa koalisi yang didasarkan pada politik transaksional hanya menguntungkan para elite partai politik yang bersangkutan dan tidak berdampak positif bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Komitmen tegas Bpk Jokowi justru menghasilkan koalisi yang ramping dimana kubu Jokowi-Jusuf Kalla hanya didukung oleh 5 (lima) partai politik yaitu PDIP, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PKPI. Sedangkan kubu Prabowo-Hatta didukung oleh 7 (tujuh) partai politik yaitu Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PKS, PPP, PBB dan Partai Demokrat. Suara legislatif kubu Jokowi-Jusuf Kalla jika digabung maka tidak akan dapat menguasai parlemen sedangkan jika koalisi Prabowo-Hatta digabung maka total suara mereka merupakan suara mayoritas di parlemen. Kondisi ini lah yang kita khawatirkan jika kubu Prabowo-Hatta menang karena mereka akan dengan mudahnya kembali membentuk pemerintahan oligarki absolut jilid II di Indonesia pasca runtuhnya rezim SBY.

Koalisi yang dibangun atas dasar politik transaksional dengan cara bagi-bagi jatah kursi menteri dan tawaran menggiurkan lainnya, hanya akan menciptakan pemerintah oligarki absolut dimana eksekutif akan dikuasai oleh para elite partai politik dan sekaligus legislatif dapat dikendalikan dengan mudah oleh mereka karena mereka yang duduk di eksekutif baik sebagai menteri atau pejabat negara lainnya adalah para petinggi/elite partai politik bersangkutan yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan “recall” terhadap anggota parlemennya yang dianggap tidak patuh para instruksi dan kebijakan partainya. Kondisi yang demikian sangat mengkhawatirkan karena akan semakin kurangnya check and balances antara eksekutif dan legislatif yang disebabkan karena para elite partai politik secara bersamaan merupakan pejabat eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu untuk menghindari terulangnya kembali pemerintaha oligarki absolut tersebut di Indonesia maka tidak ada pilihan lain selain Capres No.2 Jokowi-Jusuf Kalla wajib menang agar terjadi KESEIMBANGAN Ddan HARMONI antara Eksekutif dan Legislatif sehingga check and balances dapat berjalan secara maksimal.

Sebagai contoh nyata dari praktik-praktik kotor pemerintahan oligarki absolut yaitu dimana selama 10 (sepuluh) tahun terakhir rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibangun atas dasar koalisi 6 partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai GOLKAR, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Bangsa (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Koalisi tersebut akhirnya membentuk Pemerintahan Oligarki Absolut di Indonesia dan keenam partai politik tersebut kemudian tergabung di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang dipimpin oleh SBY. Sekretariat Gabungan berfungsi sebagai media koordinasi dan komunikasi kekuatan partai politik pendukung pemerintah dalam mendukung setiap kebijakan pemerintahan SBY. Dalam praktiknya, justru program-program kesejahteraan rakyat tidak terlaksana dengan baik dan yang terjadi malah praktik korupsi secara besar-besaran di beberapa kementerian. Praktik kotor tersebut diduga keras terjadi akibat adanya politik transaksional yang dibangun oleh koalisi tersebut karena masing-masing anggota partai politik pendukung pemerintah memiliki jatah kursi menteri sesuai dengan kesepakatan yang mereka bangun diawal koalisi sehingga mereka merasa memiliki kekuasaan absolut untuk “mengeksploitasi” kementerian yang menjadi jatahnya. Lihat saja beberapa kasus mega korupsi di Kementerian Pertanian yang melibatkan Suswono (Kader PKS) dan menyeret Ketua Umumnya Lutfhie Hasan Ishaq dalam kasus kuota impor daging sapi. Kemudian Andi Alfian Mallarangeng mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga yang juga merupakan anggota dewan pembina Partai Demokrat terlibat dalam kasus mega korupsi pusat pelatihan atlet hambalang. Dan terakhir, kasus permainan kuota haji oleh Surya Dharma Ali Mantan Menteri Agama yang juga merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin menambah daftar hitam koalisi partai pendukung pemerintahan SBY.

Belajar dari pengalaman selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan praktik-praktik korupsi yang sudah terjadi di beberapa kementerian diatas maka tidak ada kata dan pilihan lain bagi kita semua untuk menyelamatkan Indonesia dari ambang kehancuran untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu pilihan rasional dan tepat bagi kita semua adalah dengan cara menyoblos Capres No.2 JOKOWI-JUSUF KALLA pada 9 Juli 2014 nanti. Kita masih punya waktu dan kesempatan untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran itu dengan cara-cara yang bertanggung jawab, bermartabat dan demokratis yaitu dengan cara menyoblos Capres No. 2 di masing-masing bilik suara pada 9 Juli 2014 nanti. Ingat bahwa waktu 5 (lima) menit di dalam bilik suara akan sangat menentukan nasib bangsa dan negara Indonesia untuk 5 (lima) tahun ke depan. Selamat melaksanakan pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada.

*Penulis adalah Sabela Gayo, Koordinator Seknas Jokowi Malaysia

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.