25.6 C
Jakarta
17 January 2022
spot_img

Latest Posts

Tim Jokowi: Semua Saksi KPU Tidak Ada yang Gambarkan Mobilisasi Pemilih

Jakarta – Dalam sidang sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, hakim MK telah mendengarkan keterangan dari 25 orang saksi termohon yaitu dari KPU. Menurut Kubu Jokowi-JK, kesaksian KPU tidak ada yang menggambarkan mobilisasi pemilih sehingga berujung kecurangan.

“Dari semua keterangan, tidak ada yang menggambarkan mobilisasi pemilih. Karena faktanya tidak ada. Yang ada ya DPKTb yang besar,” kata anggota Tim Advokasi Jokowi-JK, Taufik Basari ketika sidang diskors di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2014).

Menurut Taufik, bila ada mobilisasi massa seharusnya pemohon (Prabowo-Hatta) bisa menggambarkan pelaku, waktu, dan lokasinya. Ia mengatakan bahwa tidak ada uraian tersebut di berkas gugatan pula.

“Dari keterangan saksi juga tidak ada yang menceritakan kejadian tersebut. Faktanya memang tidak ada,” ujar Taufik.

Dalam persidangan hari ini, kubu Jokowi-JK sebagai pihak terkait juga akan menghadirkan saksi. Saksi-saksi ini akan menjelaskan proses rekapitulasi di berbagai wilayah.

“Secara umum kita gambarkan terjadinya rekapitulasi. Di beberapa daerah, fakta menunjukkan banyak provinsi di mana saat rekap berjalan lancar, ditandatangan dan tidak ada keberatan,” jelasnya. (Indah Mutiara Kami – detikNews)

Tak ada Lagi Panggung Srimulat
Ada suasana berbeda saat saksi KPU memberikan kesaksian dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Jika dibandingkan dengan sidang sebelumnya, sidang berlangsung lebih serius.

Persidangan mendengarkan kesaksian pihak termohon yaitu KPU dimulai sejak pukul 09.00 WIB di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2014).

Saksi yang diajukan seluruhnya ketua atau anggota KPU. Di antara saksi itu yakni Anggota KPU Jember bagian Divisi Hukum Syai’in, Anggota KPU Banyuwangi Edi Syaiful Anwar, Anggota KPU Jatim Dewita Ayu Sinta, Ketua KPU Purbalingga Sri Wahyuni, Anggota KPU Sragen Diya Nur, Anggota KPU Demak Asroni, Anggota KPU Jateng Hakim Junaidi dan Ketua KPU Jepara Haedar Fitri.

Permasalahan yang dijawab KPU dan paling banyak muncul soal tudingan KPU tak laksanakan rekomendasi Bawaslu seperti di KPU Jatim. Lalu soal money politic seperti di KPU Jember, dan beda data pengguna hak pilih di KPU Banyuwangi.

“Terkait money politic kami sebagai penyelenggara tidak pernah mendengar atau menerima laporan money politic yang dituduhkan pemohon,” ucap Anggota KPU Jember bagian Divisi Hukum Syai’in saat memberi kesaksian.

“Saat rekap mulai TPS, PPS dan PPK tidak pernah ada keberatan atau catatan kejadian khusus berisi pelanggaran dari saksi pemohon saat rekap,” ucapnya.

Begitu juga dengan kesaksian dari penyelenggara KPU lainnya. Meski demikian, ada satu kesaksian yang diingatkan hakim, yaitu anggota KPU Kota Batu Rohani, harus memberikan jawaban yang tegas soal pembukaan kotak suara.

Kuasa hukum KPU Adnan Buyung Nasution mengaku kesaksian pihaknya cukup baik dan tak menuai protes hakim. “Bagus, tidak ada bantahan atau perlawanan berarti dari pihak pemohon,” ucap Buyung.

(Sumber: Detik.com, 11 Agustus 2014)

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.