24.1 C
Jakarta
20 January 2022
spot_img

Latest Posts

Pertemuan Jokowi dengan Kepala Daerah Perlu Ditindaklanjuti dengan Inpres

Jakarta – Dalam satu bulan terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama anggota kabinetnya beberapa kali mengadakan pertemuan dengan para gubernur, bupati dan wali kota di Istana Bogor, Jawa Barat. Rencananya, pertemuan seperti itu akan rutin dilakukan.

Pertemuan dirancang sebagai ajang Jokowi mendengarkan keluhan, masukan dan curahan hati dari para kepala daerah. Diharapkan dari serangkain pertemuan yang ada, Jokowi bisa mengetahui persoalan-persoalan tiap-tiap daerah. Dari sana kemudian bisa diambil kebijakan yang memang sesuai dengan kebutuhan daerah, bukan karena dipaksakan dari pemerintah pusat.

Banyak pihak menyambut positif terobosan Jokowi tersebut. Alasannya, langkah itu menujukkan Jokowi mendengarkan daerah. Artinya Jokowi membangun bangsa ini karena memang atas masukan, saran dan kebutuhan daerah, bukan ditentukan dari pemerintah pusat, yang sesungguhnya daerah tidak membutuhkan.

Namun pandangan berbeda disampaikan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD melihat terboson Jokowi bakal menjadi pepesan kosong semata.

Alasannya, jika hasil serangkaian pertemuan tidak ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres), maka curahan dan keluhan para kepala daerah hanya omong kosong belaka. Apa yang dituntut para kepala daerah tidak ada realisasinya karena tidak dibakukan dalam bentuk Inpres.

“Jokowi harus mengeluarkan Inpres. Lebih khusus adalah Inpres tentang percepatan pembangunan infrastuktur di daerah. Di dalamnya memuat secara tegas berapa anggaran infrastuktur yang diterima tiap-tiap provinsi dan kabupaten serta kota,” kata anggota DPD dari provinsi NTT, Adrianus Garu di Jakarta, Kamis (26/2) malam.

Ia menjelaskan alasan mengapa alokasi anggaran infrastuktur tiap daerah harus disebut. Menurutnya, jika persoalan alokasi anggaran diserahkan ke mekanisme politik, bisa-bisa ada daerah yang tidak dapat. Pasalnya, daerah harus mampu melobi anggota DPR dan pejabat di pemerintah pusat agar bisa mendapatkan anggaran yang dimaksud. Kalau tidak punya kemampuan lobi dan link atau jaringan terbatas di pejabat pemerintah pusat maka jangan harap bisa mendapatkan alokasi anggaran yang besar.

“Penyebutan berapa besar anggaran dalam Inpres itu sangat penting supaya daerah tahu berapa yang akan diterimanya. Dengan demikian, daerah tidak perlu habiskan waktu lagi untuk melobi atau meminta ke DPR dan pemerintah pusat agar mendapatkan jatah anggaran,” tutur anggota Komite IV (bidang keuangan) DPD ini.

Dia memberi ilustrasi misalnya tiap-tiap kabupaten dan kota sudah ditentukan jatah dana infrastuktur masing-masing Rp 200 miliar per tahun. Sementara untuk provinsi mencapai Rp 300 miliar. Dengan adanya plafon seperti itu, daerah sudah bisa merencanakan apa-apa saja yang akan dibangun. Jadi tidak menunggu harus ada dana dulu baru direncanakan apa yang dibangun.

“Saya yakin kalau Jokowi membuat Inpres seperti itu, apa yang dibicarakan di Bogor akan ada hasilnya. Kalau tidak ada pengaturan lewat Inpres, nanti apa yang dibicarakan di sana hanya akan menjadi pepesan kosong aja,” tutur Adrianus yang masih aktif sebagai kader Partai Demokrat.

Peneliti dari Formappi Lusius Karus mendukung pandangan Adrianus. Menurutnya, persoalan selama ini adalah jika daerah ingin mendapatkan alokasi anggaran, terutama yang terkait infrastuktur, harus melobi secara khusus anggota DPR dan pemerintah pusat. Celakanya, dalam lobi itu, harus memberikan komitmen berupa fee atau bayaran kepada anggota DPR atau oknum di pemerintah pusat jika ingin mendapatkan anggaran. Semakin besar fee, anggaran semakin banyak. Sebaliknya jika tidak ada fee, maka anggaran tidak akan dialokasikan.

“Ini sudah modus lama dan sudah umum terjadi. Kalau mau dapat anggaran, harus berikan fee kepada orang yang membantunya. Biasanya anggota DPR atau pejabat di kementerian. Maka jangan heran ada daerah yang tidak kebagian alokasi dana infrastuktur karena tidak punya dana membayar fee,” tuturnya.

Dia mendukung adanya Inpres yang di dalamnya sudah disebut berapa alokasi anggaran yang diterima tiap-tiap daerah. Dengan model ini, tidak ada lagi yang bekerja sebagai calo anggaran. Para calo itu bisanya mengarahkan dan mematok anggaran berdasarkan fee yang diperoleh.

http://www.beritasatu.com/politik/252652-pertemuan-jokowi-dengan-kepala-daerah-perlu-ditindaklanjuti-dengan-inpres.html

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.