26.3 C
Jakarta
1 December 2021
spot_img

Latest Posts

Kuasa Hukum Jokowi: Prabowo Tak Punya Legal Standing, MK Tak Berwenang Mengadili

JAKARTA- Capres Prabowo Subianto pernah menyatakan menarik diri dari proses Pilpres 2014 karena merasa dicurangi. Prabowo dinilai tak punya legal standing untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Kuasa hukum Jokowi sebagai pihak terkait, Sirra Prayuna mengungkit hal ini di sidang Mahkamah Konstitusi di Gedung MK di Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Jumat (8/8/2014).

“Jelas sekali bahwa pemohon menarik diri dari kompetisi yang sedang berlangsung dan secara otomatis melepas haknya sebagai subjek hukum dalam Pilpres 2014 di forum MK yang mulia ini sehingga pemohon tidak lagi memiliki legal standing,” kata Sirra.

Karena itu, menurut Sirra, Prabowo tidak berwenang mengajukan gugatan ke MK. “Dengan demikian pemohon sudah tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon dalam sengketa pilpres,” kata Sirra.

Sirra pun menilai MK tak punya hak memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan Prabowo-Hatta tersebut. Sebab Prabowo tak punya legal standing untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan pasangan capres nomor satu itu dinilait tidak sah.

“Cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak keseluruhan gugatan pemohon karena permohonan kabur,” pungkasnya.

Banyak Petitum yang Bombastis
Begitu juga dengan tuntutan kubu Prabowo-Hatta kepada Mahkamah Konstitusi mengenai diskualifikasi pasangan Jokowi-JK. Menurut kuasa hukum pasangan nomor 2 tersebut, tuntutan itu tidak ada kaitannya.

“Tidak ada cantolannya. Tidak ada penjelasan mengapa perlu diskualifikasi, alasannya apa? Dasar hukumnya bagaimana? Tiba-tiba saja muncul di petitum,” kata pengacara Jokowi-JK, Taufik Basari di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2014).

Taufik menyebut tuntutan itu merupakan bentuk sikap kubu Prabowo-Hatta yang senang melakukan tindakan bombastis. Contohnya seperti penyampaian akan membawa 10 truk bukti, 2.000 pengacara, dan 2 juta lembar bukti.

“Ini sekedar bombastis saja. Kalau kita lihat dari permohonan maupun keterangan-keterangan yang disampaikan pemohon, sepertinya pemohon ini senang menggunakan angka-angka atau hal-hal yang bombastis ya,” sindir Taufik.

Kubunya meminta tuntutan yang tak berlandaskan logika dan tidak diuraikan secara rinci ini tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim MK. Tuntutan tersebut mengada-ada dan sangat dipaksakan.

“Kita harus ada landasan berpikirnya, uraian dalilnya. Kenapa (seperti itu)? Mengenai diskualifikasi ini sama sekali kita tidak menemukan uraian yang jelas dan lengkap mengenai mengapa harus ada tuntutan diskualifikasi. Saya pikir ini sangat mengada-ada dan sangat dipaksakan,” tutup Taufik. (Sumber: Detik.com, 8 Agustus 2014)

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.