30 C
Jakarta
13 January 2022
spot_img

Latest Posts

KKP Gandeng KPK Mencegah Korupsi Kelautan

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menilai kementeriannya harus menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terutama pengawasan dalam pengelolaan sektor kelautan yang menjadi aset penting dan strategis sebagai masa depan Indonesia. Setidaknya hal itu pernah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa saat lalu.

“Peran KPK sangat dibutuhkan untuk mencegah tindak pidana korupsi dan penyelamatan sumber daya alam Indonesia. Terutama pada sektor kelautan,” kata Susi dalam sambutannya pada acara Kick-off Meeting Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan dan launching e-dalwas (pengendalian dan pengawasan) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Selasa, 17 Februari 2015 lalu.

Hal ini juga sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menjadikan sektor kemaritiman sebagai sumber perekonomian bangsa.  Dalam rilis yang dikeluarkan KKP pada 17 Februari 2015, untuk mengelola sumber daya alam, diperlukan peran serta segenap elemen bangsa terutama dalam pengendalian dan pengawasan pengelolaannya.

Seperti gayung bersambut, KPK mendukung penuh upaya KKP dalam tata kelola sektor kelautan yang bersih, transparan dan berkelanjutan. Sebagai bentuk dukungan itu, KPK melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan di 34 provinsi. Kegiatan ini akan menjadi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di 34 Provinsi itu.

“Kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi atas inisiasi KPK,” kata Susi.

Ia menambahkan, hasil kajian KPK ini merupakan langkah lanjutan dalam mengelola sumber daya alam dan juga jadi bahan evaluasi atas apa yang sudah dikerjakan oleh KKP.

Susi juga mengungkapkan, kebijakan KKP telah sejalan dengan kajian KPK tentang pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan KKP antara lain pembentukan satgas illegal fishing dan penerbitan peraturan terkait pengelolaan kegiatan atau usaha perikanan.

Hanya kurang dari 100 hari sejak Kabinet Kerja dibentuk, KKP setidaknya telah menerbitkan lima peraturan. Meliputi Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (Permen KP Nomor 56 Tahun 2014) dan Larangan Alih Muatan (Transhipment) Kapal Ikan di Laut (Permen KP Nomor 57 Tahun 2014).

Kemudian, peraturan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan KKP dalam pelaksanaan Moratorium Usaha Perizinan, Transhipment dan Penggunaan Nahkoda dan ABK Asing (Permen KP Nomor 57 Tahun 2014) serta Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan (Permen KP No. 1 Tahun 2015). Juga Permen Nomor  2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan trawls dan cantrang yang baru saja dikeluarkan dan menimbulkan prokontra

“Karena (trawls dan cantrang) itu merusak,” kata Susi.

Pada kesempatan tersebut, Susi juga meminta kepada gubernur atau wakil pimpinan daerah yang hadir untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan setiap kebijakan di pemerintah pusat. Sehingga kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik dan tidak akan menimbulkan konflik. Apabila perbaikan dalam rencana aksi ini ditindaklanjuti, Susi yakin akan tercapainya tujuan bersama.

“Salah satunya adalah memperbaiki tata kelola di sektor kelautan,” kata Susi.

Tidak hanya itu, beberapa tujuan lain yang diharapkan dapat tercapai yaitu pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi, termasuk database, perizinan, monitoring dan evaluasi. Susi juga mengatakan, perlindungan dan pemberian hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan juga menjadi perhatian KKP.

Salah satu kunci suksesnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah transparansi dan good governance. Pengelolaannya juga harus tertata dan penuh kejujuran. Susi berharap agar KPK bisa menjadi jembatan atas sumbatan masalah koordinasi antar unit kerja baik di pusat maupun pusat dengan daerah. Susi juga menghimbau kepada semua pihak agar memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang disepakati bersama, secara konsisten.

“Karena tanpa keinganan yang kuat pelaksanaan kegiatan ini tidak akan berjalan,” katanya.

http://www.beritaloka.com/2015/02/kkp-gandeng-kpk-mencegah-korupsi-kelautan

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.