29.7 C
Jakarta
17 January 2022
spot_img

Latest Posts

Hakim MK Sebut Pokok Permohonan Prabowo-Hatta Tidak Konkret

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menilai, pokok permohonan dalam berkas perkara yang disampaikan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung MK, Jakarta, Rabu (6/8/2014), belum konkret. Hal tersebut disampaikan sejumlah hakim konstitusi secara bergantian saat memberikan koreksi kepada Prabowo-Hatta dan tim kuasa hukumnya.

Hakim Ahmad Fadlil Sumadi menilai, pokok permohonan Prabowo-Hatta tidak disusun secara silogisme karena hanya mempunyai premis mayor dan kesimpulan, tetapi tidak mempunyai premis minor. “Premis minornya itu harusnya, kasus konkretnya apa yang dihadapi. Itu tidak ada,” kata Fadlil.

Hal serupa disampaikan Hakim Muhammad Alim. Menurut dia, agar lebih bisa diterima, Prabowo-Hatta perlu lebih memerinci pokok permohonannya. Hal itu perlu dibuat karena pokok permohonan saat ini dianggap belum konkret.

“Permintaan Saudara perlu argumen yang konkret. Saya beri contoh, misalnya Saudara menggunakan kalimat ada indikasi money politics. Tentu kalau bicara indikasi, tidak konkret. Itu perlu jadi catatan,” ujarnya.

Selain itu, Alim juga menyoroti penggunaan kata “pengkondisian” yang digunakan untuk menuding Komisi Pemilihan Umum memanipulasi suara. “Jangan pakai kata yang maknanya bersayap. Pakai yang makna tunggal saja,” ujarnya.

Hakim Konstitusi Wahidudin Adams mempertanyakan pelanggaran rekapitulasi yang tidak dijabarkan secara detail dan konkret oleh Prabowo-Hatta. Terakhir, Hakim Patrialis Akbar juga meminta gambaran yang lebih rinci mengenai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang disampaikan Prabowo-Hatta.

Mentahnya Ribuan Saksi
Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mementahkan kesiapan Prabowo Subianto membawa ribuan saksi terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Menurut Arief, kualitas saksi lebih penting dibandingkan dengan jumlah saksi yang dihadirkan.

“Tadi Pak Prabowo bilang bisa mendatangkan ribuan saksi. Kita tidak perlu memeriksa ribuan saksi, yang penting kualitas saksi yang diajukan bisa mendukung dalil dan meyakinkan hakim,” kata Arief dalam sidang perdana gugatan PHPU di MK.

Arief menegaskan, MK telah banyak memiliki pengalaman terkait sengketa hasil pemilu. Dari pengalaman itu, didapat hal penting bahwa jumlah saksi yang dihadirkan belum tentu berpengaruh terhadap kualitas keterangan yang diungkapkan. Misalnya, kata Arief, dalam sengketa hasil pemilu legislatif beberapa waktu lalu. Ada beberapa pihak yang mendatangkan saksi dari Papua, tetapi nyatanya keterangan yang disampaikan tak memberikan nilai apa pun di mata hukum.

“Kualitas saksi yang didatangkan adalah bukan jumlahnya, tapi keterangannya,” ucap Arief.
Sebelumnya, dalam sidang perdana gugatan PHPU itu, Prabowo menyatakan bisa menghadirkan puluhan ribu orang sebagai saksi untuk membuktikan ada kecurangan dalam Pemilu Presiden 2014. Ia bahkan mengaku para saksinya itu telah membuat testimoni resmi melalui video.

Dalam sidang tersebut, sebagai pihak pemohon, Prabowo-Hatta menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Mereka menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Prabowo mengatakan, jika puluhan ribu saksi itu tidak bisa diterima bersaksi di MK, harus menjadi pembelajaran bagi bangsa.

Sebelum Prabowo bicara, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva sudah menyampaikan akan membatasi jumlah saksi yang dihadirkan. Hal ini karena MK hanya diberi waktu hingga 21 Agustus 2014.
(Sumber: Kompas.com, 6 Agustus 2014)

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.