24.1 C
Jakarta
20 January 2022
spot_img

Latest Posts

Badan Usaha Diizinkan Talangi Ganti Rugi Tanah

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dengan adanya Perpres ini, maka proses Pengadaan Tanah yang belum selesai berdasarkan Pasal 123 dan Pasal 123A, tetapi telah mendapat Penetapan Lokasi pembangunan atau Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) dapat diselesaikan berdasarkan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

“Proses Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dimulai dari tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah,” bunyi Pasal 123B ayat (2) Perpres tersebut seperti dilansir dari situs Setkab, Rabu (25/3/2015).

Menurut Perpres ini, pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha selaku Instansi yang memerlukan tanah yang mendapat kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota.

Adapun dokumen-dokumen pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Perpres ini antara lain hasil pengukuran, inventarisasi dan identifikasi, hasil musyawarah yang terkait bentuk dan besaran ganti kerugian atas bidang tanah yang sudah disepakati sebelumnya dengan pihak yang berhak, dan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak dan/atau dokumen terkait lainnya.

“Penetapan Lokasi pembangunan atau Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) atau nama lain yang dimaksudkan sebagai Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud, diperbaharui untuk jangka waktu 2 (dua) tahun oleh Gubernur,” bunyi Pasal 123B Ayat (4) Perpres No. 30/2015 itu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelesaian pengadaan tanah sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, pada 17 Maret 2015 itu.

Sekadar informasi, instansi yang memerlukan tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penugasan khusus Pemerintah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara.

Selain itu, Kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.

http://economy.okezone.com/read/2015/03/25/320/1123995/badan-usaha-diizinkan-talangi-ganti-rugi-tanah

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.