25.2 C
Jakarta
8 December 2021
spot_img

Latest Posts

Seknas Jokowi Usulkan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Masa Lalu

Pengamat hak asasi manusia, Prof. Madya Dr. M. Syafi’i Anwar Ph.D menyambut baik atas rencana program presiden terpilih Joko Widodo dalam penyelesaian kasus HAM di masa lalu dengan pembentukan Pengadilan AD Hoc HAM. Menurut pengajar di Universiti Utara Malaysia ini, rekomendasi Komnas HAM itu baik dan perlu didukung dalam konteks “membuka kotak pandora” (opening pandora box) terhadap misteri kasu pelanggaran HAM masa lalu yang tidak terselesaikan seperti kerusuhan Mei, Kerusuhan Trisakti –Semanggi 1-2, penculikan dan penghilangan paksa aktivis (1997-1998), Talangsari Lampung, dan Tragedi 1965

“Saya sertuju pengadilan Ad hoc HAM, namun demikian, perlu dipikirkan skala prioritas dan timing yang tepat untuk menggelar persidangan. Ini untuk antisipasi terhadap reaksi individu dan kelompok-kelompok yang dipandang mempunyai keterkaitan terhadap pelanggaran HAM masa lalu tersebut,” tandas Syafi’I Anwar saat menjadi narasumber diskusi tentang operasionalisasi visi misi Jokowi-JK dalam penuntasan masalah HAM di Seknas Jokowi, Jl. Brawijaya Raya No. 35 Jakarta Selatan pada Senin (1/9/2014).

Dalam kesempatan yang sama aktivis HAM Raharja Waluyo Jati yang juga salah satu korban penculikan di masa Orde Baru, menyambut baik rencana pembentukan kembali pengadilan Ad Hoc kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Namun pendiri radio Voice of Human Right ini mengajak peserta diskusi untuk belajar dari pengalaman pengadilan Ad Hoc yang pernah digelar pada masa pemerintahan sebelumnya yang ternyata tidak mampu memenuhi harapan keadilan masyarakat. Karena itu harus mensikapi rencana pembentukan pengadilan dengan hati-hati dan bijaksana sehingga hasilnya sesuai harapan kita.

Sebagai contoh, pengadilan Ad Hoc HAM Timor Timur dinilai hanya sebuah “sandiwara hukum” untuk membersihkan keterlibatan aparat keamanan negara dalam peristiwa pelanggaran HAM berat itu. Pengadilan ini dipakai sebagai sarana menjustifikasi apa yang terjadi di Timtim hanya sebagai bentrokan antarmasyarakat, yakni masyarakat prointegrasi dengan prokemerdekaan. Pengadilan HAM Ad Hoc dinilai telah gagal menentukan siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran HAM berat itu. Hal ini terbukti tidak adanya terdakwa dari kalangan TNI/Polri yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. “Itu terjadi karena para pelakunya masih memiliki pengaruh yang kuat di pemerintahan,” ujar Waluyo Jati.

Untuk itu, Waluyo Jati menyarankan supaya pemerintahan Jokowi-JK membangun kekuatan ke dalam mempersiapkan diri dalam pembentukan pengadilan Ad Hoc HAM ini. “Kalau tidak, nasibnya bisa seperti Presiden Gus Dur yang mencoba mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan dengan cepat tanpa memperhitungkan kekuatannya, sehingga yang terjadi justru sebaliknya, Gus Dur dilengserkan,” ujar Waluyo Jati. Pengalaman Gus Dur tersebut mesti menjadi pelajaran yang berharga buat Jokowi-JK dalam melakukan kebijakan penuntasan kasus HAM di masa lalu yang harus dipersiapan dengan matang.

Penuntasan kasus pelanggaran HAM di masa lalu juga bisa diselesaikan melalui jalur non-yudisial dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang pernah digagas pada pemerintahan sebelumnya yang tidak ada kelanjutannya. Pemerintah dan DPR pernah menggodok RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada tahun 2004. Namun, RUU tersebut mandek di tengah jalan, presiden tidak mau menandatangani RUU yang diajukan itu, belakangan dibatalkan MK karena mendapat gugatan, dan dianggap melanggar UUD 1945.

“Sampai hari ini, RUU KKR ini tidak pernah lagi dibahas di DPR dan tidak masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) di Senayan. Kalau dianggap perlu, Jokowi-JK bisa saja mendorong kembali pembahasan RUU KKR di DPR sehingga jika terbentuk Komisi Kebanaran dan Rekonsiliasi, kasus pelanggaran HAM di masa lalu bisa diselesaikan lebih bijaksana,” pungkas Waluyo Jati. (Ananta)

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.