26.3 C
Jakarta
1 December 2021
spot_img

Latest Posts

Seknas Jokowi: Ada yang Salah dengan Jokowi dan Pembantunya

JAKARTA – Sekretaris Nasional (Seknas) Jokowi mengatakan ada yang salah dengan Presiden Joko Widodo dan para pembantunya di Kabinet Kerja. Pasalnya, selama ini revolusi mental yang didengungkan salah satunya di sektor agraria tidak terbukti.

Perwakilan Seknas Jokowi, M Arifin mencontohkannya dalam konflik agraria yang menimpa para petani di Provinsi Sumatera Utara terlihat tidak ada kepedulian pemerintah pusat.

Para petani Sumut yang sudah seminggu di Ibukota datang jauh-jauh menggunakan truk dan kapal laut, kini nasibnya terkatung-katung.

Menurut Arifin, 45 petani yang tergabung dalam Komite Revolusi Agraria (KRA) sudah mendatangi empat instansi (Mabes Polri, Komnas HAM, Ombudsman dan Kementerian Agraria) namun tidak ada yang dapat memberikan kepastian konflik ini bisa terselesaikan dengan baik.

“Di Kementerian Agraria katanya dikembalikan lagi ke pemerintah daerah. Ini artinya revolusi mental dan negara harus hadir di tengah persoalan rakyat yang digaungkan Presiden Jokowi belum bisa diterjemahkan dengan baik oleh pembantunya. Entah yang salah pembantunya atau presidennya terkait soal ini,” pungkasnya, Minggu (23/11).

Lebih lanjut, petani sudah melakukan perjuangan untuk mendapatkan kembali hak mereka. Namun justru mereka ditempatkan sebagai lawan dari negara.

Seharusnya, kata Arifin, pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan agraria. Hal itu tertuang dalam TAP MPR IX tahun 2001 dan UUPA tahun 1960 yang isinya jelas bahwa agraria untuk kesejahteraan rakyat dan setiap pada konflik, negara harus hadir untuk menyelesaikan.

Dari sejumlah proses negosiasi tersebut tidak ada keputusan belum jelas yang bisa didapat oleh petani selama ini.

Arifin menambahkan konflik petani Sumut dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan swasta sudah berlangsung sejak tahun 1968. Sebanyak 11 kabupaten lahan petani dirampas oleh perusahaan dengan menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU). Mereka yang menolak terpaksa dihadapkan dengan preman dan polisi.

“Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan BPN seharusnya mengetahui permasalah yang ada dicabang-cabang mereka. Apa mereka melihat petani sebagai hama yang harus dibasmi. Ini pelanggaran HAM. Jokowi jangan tutup mata dan harus menyingkirkan praktek-praktek kotor di instansi tersebut. Katanya mau membuka lahan 3 juta hektar pertanian baru,” tukasnya.

http://m.nasional.rimanews.com/hukum/read/20141123/184127/Seknas-Jokowi-Ada-yang-Salah-dengan-Jokowi-dan-Pembantunya

 

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.