28.5 C
Jakarta
5 December 2021
spot_img

Latest Posts

Menuju Kemenangan Bermartabat: Laporan Investigasi Pemilihan Presiden 2014

Devisi Pengkajian-Seknas Jokowi

Pengantar
Sejak Ir. H. Joko Widodo dan H. M. Jusuf Kalla secara resmi dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, Seknas Jokowi terus memperluas jaringan pendukung pasangan tersebut di seluruh Indonesia. Salah satu tugas yang diemban oleh pendukung di berbagai daerah adalah membuat penyelidikan tentang perkembangan situasi terkini, mulai dari kecenderungan pemilih, kinerja pelaksana pemilihan presiden khususnya KPU, sampai pada berbagai praktek kecurangan dan pelanggaran yang ditemui di lapangan. Laporan berikut disusun berdasarkan hasil penyelidikan dari perwakilan Seknas Jokowi di 21 provinsi.

Peta Kekuatan
Ada beberapa sumber informasi yang dapat digunakan untuk menilai imbangan kekuatan antara pasangan Ir. H. Joko Widodo dan H. M. Jusuf Kalla dengan pasangan Prabowo Soebianto dan Hatta Rajasa. Salah satu yang terpenting adalah hasil pemilihan legislatif 2014 yang memperlihatkan peta kekuatan partai-partai yang mengusung dan mendukung kedua pasangan calon tersebut. Sumber informasi lain adalah berbagai hasil survey yang diselenggarakan oleh lembaga survey profesional, lembaga akademik dan media. Seknas Jokowi melengkapi sumber informasi dengan laporan investigasi lapangan yang dilakukan oleh relawan di tingkat lokal.

Tabel 1
Perolehan Suara Partai Pendukung dalam Pemilu Legislatif 2014

Pendukung Prabowo-Hatta     Pendukung Jokowi-Kalla
Gerindra 11,81%                                 PDI Perjuangan 18,95%
Golkar 14,75%                                     PKB 9,04%
Demokrat 10,19%                               Partai Nasdem 6,72%
PAN 7,57%                                           Partai Hanura 5,26%
PPP 6,53%                                           PKPI 0,91%
PKS 6,79%
PBB 1,46%
Total 59,10%                                      Total 40,88%

Selisih suara berdasarkan hasil perolehan suara di pemilihan legislatif ini sangat signifikan yakni 18,22%. Namun hasil survey untuk pemilihan presiden memberikan gambaran terbalik. Dari pembacaan terhadap hasil survey yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga selama beberapa minggu terakhir terlihat rata-rata perolehan suara Prabowo-Hatta sebesar 36,67% sementara Jokowi-Kalla sebesar 43,8%. Hasil survey Indobarometer yang lebih konservatif mengatakan selisih suara semakin menipis, yakni Prabowo-Hatta 42,6% sementara Jokowi-Kalla 46,0%. Tapi jika menggunakan hasil survey yang konservatif ini pun terlihat bahwa Prabowo-Hatta kehilangan 16,5% dari total suara pemilih sementara Jokowi-Kalla justru bertambah 5,12% dari total suara.

Perbedaan ini mencerminkan kenyataan bahwa pemilih partai pengusung dan pendukung tidak identik dengan pemilih calon presiden dan wakil presiden pada 9 Juli mendatang. Hal ini dikonfirmasi antara lain oleh hasil survey Indobarometer yang memperlihatkan kecenderungan pemilih partai politik dalam pemilihan presiden.

Tabel 2
Persentase Pemilih Partai 10 Besar Terhadap Pilihan Capres-Cawapres

Partai Prabowo-Hatta                    Jokowi-JK
Nasdem            35,6%                            53,3%
PKB                   28,9%                            65,8%
PKS                   52,8%                            30,6%
PDI P                10,5%                             83,8%
Golkar              43,2%                             39,8%
Gerindra          88,6%                            9,6%
Demokrat         36,6%                            47,6%
PAN                   55,6%                            25,9%
PPP                    51,9%                            40,7%
Hanura             42,9%                            45,7%

Survey ini dilaksanakan antara 28 Mei sampai 4 Juni 2014. Sejak tanggal itu Seknas Jokowi terus menerima laporan tentang kecenderungan pengalihan suara baik di tingkat pimpinan maupun akar rumput pendukung koalisi Prabowo-Hatta. Tidak kurang dari pendiri dan salah satu ketua DPP Partai Gerindra Muhammad Harris Indra yang secara terbuka mengalihkan dukungan kepada pasangan Ir. H. Joko Widodo dan H. M. Jusuf Kalla. Langkahnya diikuti oleh sejumlah besar pengurus Partai Gerindra di Aceh, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Selatan yang juga mengumumkan pengalihan dukungan mereka secara publik.

Partai Golkar sekalipun merupakan partai dengan perolehan suara paling besar di dalam koalisi Prabowo-Hatta, justru diperkirakan akan minim sumbangan suaranya dalam pemilihan presiden mendatang. Tabel 2 memperlihatkan selisih suara pemilih Partai Golkar yang mendukung Prabowo-Hatta dan Jokowi-Kalla hanya terpaut 3,4 persen saja. Perkiraan ini diperkuat oleh pertentangan sikap di kalangan pemimpin Partai Golkar sendiri. Tidak kurang dari anggota DPR periode 2009-2014 maupun yang baru terpilih 2014-2019, termasuk Nusron Wahid, kader Partai Golkar yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu legislatif 2014, secara terbuka menyatakan dukungan kepada pasangan Jokowi-Kalla.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan dan anggota Dewan Pertimbangan Fahmi Idris bahkan mundur dari kedudukan mereka karena mengalihkan dukungan kepada pasangan Jokowi-Kalla. Pendiri dan mantan pimpinan Partai Golkar Suhardiman serta Ais Anantama Said, puluhan kader muda Partai Golkar, serta sejumlah besar pengurus Partai Golkar di Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, mengambil langkah serupa. Sebagian mengaku melakukan hal itu karena dorongan hati nurani dan juga karena tidak mungkin beralih dari H. M. Jusuf Kalla yang tidak lain adalah pemimpin senior Partai Golkar.

Di tubuh partai pendukung pasangan Prabowo-Hatta yang lain, terutama PPP dan PAN, ada pergerakan serupa di kalangan pimpinan dan kader di tingkat pusat maupun daerah. Di lingkungan Partai Demokrat, sebagian pemimpin seperti Sekretaris Dewan Kehormatan Suaidy Marasabessy dan kader senior seperti Sinyo Harry Sarundajang, yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara, sudah menyatakan dukungan mereka secara terbuka pada pasangan Jokowi-Kalla. Sarundajang, bersama Anies Baswedan dan Dahlan Iskan, adalah peserta Konvensi Calon Presiden yang diselenggarakan Partai Demokrat beberapa waktu lalu. Ketiganya resmi tercatat sebagai pendukung pasangan Jokowi-Kalla. Di tingkat basis, pendukung Partai Demokrat di Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, juga mengambil langkah serupa.

Secara geografis hasil survey dan investigasi lapangan menunjukkan ada empat belas provinsi yang termasuk kategori aman, sementara ada enam provisi yang termasuk kategori waspada, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Khusus untuk Jawa Barat, laporan per 23 Juni 2014 yang diterima Seknas Jokowi sudah menunjukkan sejumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut sudah termasuk kategori aman, terutama karena keberhasilan menghadang kampanye hitam yang menonjolkan sentimen ras dan agama. Meningkatnya kegiatan relawan pendukung Jokowi-Kalla dalam dua minggu terakhir juga merupakan faktor yang penting untuk mengkonsolidasi antusiasme warga di tingkat basis.

Hambatan dan Tantangan
Pemilihan umum di Indonesia sangat rentan terhadap penyimpangan (irregularities) dan pelanggaran (violations) karena melibatkan jumlah orang yang sangat besar dan wilayah yang sangat luas. Penyimpangan bisa terjadi karena kesalahan administratif, profesionalisme penyelenggara, serta tidak tegasnya aturan dan pelaksanaan aturan. Hal ini jelas terlihat dalam penyelenggaraan pemilu legislatif pada 2004, 2009 dan 2014, dan juga dalam pemilihan presiden 2004 dan 2009. Mahkamah Konstitusi yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan umum menerima tidak kurang dari 767 pengaduan dari partai politik maupun perorangan dalam pemilu legislatif 2014. Di tingkat daerah diperkirakan sekitar 70 persen pemilihan kepala daerah menuai protes dan sengketa yang kemudian diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

Potensi penyimpangan dan pelanggaran dalam pemilihan presiden bisa terjadi pada berbagai tahap. Di tahap pendaftaran dan penetapan calon presiden dan wakil presiden oleh KPU ditengarai ada berbagai kejanggalan. Dalam Pasal 5 UU 42/2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden menetapkan salah satu persyaratan menjadi calon presiden adalah “tidak pernah melakukan perbuatan tercela.” Media massa ramai memberitakan kontroversi di sekitar pemberhentian Letjen Prabowo Soebianto dari dinas kemiliteran pada November 1998. Data yang diungkap kepada publik saat itu bahwa Prabowo Soebianto diberhentikan dengan hormat sesuai Surat Menhankam/Pangab No. R/811/P-03/15/38/Spers. Tapi kemudian beredar dokumen keputusan Dewan Kehormatan Perwira No. KEP.03/VIII/1998/DKP yang merekomendasikan Prabowo Soebianto diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kemiliteran. Masalahnya KPU sampai hari ini tidak pernah memeriksa bukti tersebut dan mengumumkan hasil temuan dan kesimpulannya kepada publik, sehingga pasal 5 UU 42/2008 hanya nampak seperti hiasan belaka.

Masalah penting lain dalam tahap persiapan adalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada 13 Juni 2014 KPU menyelenggarakan sidang pleno untuk menetapkan DPT di seluruh Indonesia. Penetapan ini dinilai banyak pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), masih sangat bermasalah karena di berbagai daerah ditemukan berbagai penyimpangan yang signifikan. Di Jawa Tengah misalnya dilaporkan penyimpangan data pemilih mencapai 85.177 kasus. Di Jawa Timur jumlah penyimpangan diduga jauh lebih besar, karena di kabupaten Kediri saja data pemilih yang tidak valid mencapai 68.738 kasus. Penyimpangan serupa ditemukan juga di banyak kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia terutama karena petugas KPU di tingkat kelurahan/desa tidak turun ke lapangan tapi hanya melakukan rekapitulasi data. Jika masalah ini tidak ditangani segera maka potensi terjadinya kecurangan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara sangat besar.

Penyimpangan dalam penyelenggaraan semuanya mengerucut pada KPU. Dalam pemilihan legislatif 2014 ada 3.507 kasus yang diadukan peserta pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Beberapa kasus kemudian diproses secara hukum dan sebagian di antaranya dibawa ke pengadilan. Hampir semuanya terkait dengan pengubahan hasil perolehan suara yang melibatkan petugas KPU dari berbagai tingkat. Di Kutai Timur misalnya anggota KPU Hasbullah divonis enam bulan penjara karena mengubah hasil perolehan suara. Di Lampung Barat lima anggota KPU divonis enam bulan penjara karena melakukan penggelembungan suara pada rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. Kasus serupa juga ditemukan di Batam dan beberapa tempat lain. Di Manado pelanggaran ini bahkan melibatkan Ketua KPU Jein Christine Maengkom dan dua anggota KPU Pdt Derby Taroreh dan Drs Marthen Tombeg. Ketiganya kemudian dipecat karena mengubah data tanpa melibatkan saksi peserta pemilu.

Secara nasional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberhentikan 81 anggota KPU dan Bawaslu karena terbukti melanggar kode etik. Ada berbagai metode kecurangan yang mencakup antara lain: (1) penggelembungan jumlah pemilih dan suara sah, (2) pembuatan formulir C-6 palsu atau fotokopi, atau pengalihan formulir C-6 kepada pihak yang tidak berhak sehingga memungkinkan adanya pemilih fiktif, (3) penggunaan surat suara sisa yang jumlahnya dua persen dari total pemilih. Dalam pemilihan presiden 2014 nanti dikhawatirkan pola semacam ini akan terulang kembali karena minimnya pengawasan dan juga tidak adanya tindakan tegas terhadap para pelaku pelanggaran sekalipun bukti-buktinya melimpah. KPU sendiri tidak memperlihatkan langkah berarti untuk menghentikan praktek semacam itu dalam pemilihan mendatang.

Pada saat pemilihan juga kerap terjadi kecurangan. Dalam pemilu legislatif 2014 petugas KPPS melakukan pencoblosan surat suara untuk caleg tertentu. Di Sumatera Utara dan Jawa Barat sampai dilakukan pemungutan suara ulang karena meluasnya praktek semacam ini. Di Aceh dan beberapa tempat lain bahkan surat suara sudah dicoblos sebelum digunakan oleh pemilih. Kejadian seperti itu dikhawatirkan akan terjadi lagi menjelang pemilihan presiden. Di Pemalang dilaporkan bahwa puluhan surat suara sudah dicoblos pada gambar Prabowo-Hatta. KPU membantah laporan tersebut dan mengatakan bahwa kertas suara tersebut lebih tepat disebut rusak daripada sudah dicoblos. Bagaimanapun belajar dari pengalaman pemilihan legislatif yang baru lalu gejala seperti ini harus mendapat perhatian khusus dari Bawaslu dan para peserta pemilihan.

Kekhawatiran bahwa ada petugas yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya beberapa waktu lalu juga terangkat oleh insiden Koptu Rusfandi, bintara pembina desa (babinsa) di Koramil 04/Gambir, yang melakukan pendataan sambil mengarahkan warga untuk memilih calon presiden tertentu. Insiden itu sempat menimbulkan silang-pendapat di antara pimpinan TNI namun akhirnya diselesaikan dengan menjatuhkan hukuman kepada Koptu Rusfandi dan Kapten (Inf) Saliman sebagai Danramil 04/Gambir karena melakukan pelanggaran hukum disiplin yang bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan, seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU 26/1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit. Dalam keterangan pers pimpinan TNI-AD mengklaim bahwa Koptu Rusfandi bertindak atas inisiatif sendiri.

Masalah yang paling serius dalam masa kampanye adalah kampanye hitam yang sangat gencar dilancarkan terhadap pasangan Ir. H. Joko Widodo dan H. M. Jusuf Kalla. Situs Mata Massa, sebuah program pemantauan pemilihan hasil kerjasama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan iLab, menerima puluhan laporan warga tentang berbagai bentuk kampanye hitam. Di antaranya yang paling menarik perhatian adalah Obor Rakyat sebuah penerbitan berbentuk tabloid yang memuat tulisan sensasional tentang latar belakang keluarga dan jejak perjalanan Ir. H. Joko Widodo. Penerbitan itu diduga dicetak massal sampai ratusan ribu eksemplar dan dibagikan secara cuma-cuma khususnya di kalangan pesantren. Walau menggunakan nama samaran dan alamat serta nomer kontak redaksi palsu para pengelola penerbitan itu akhirnya bisa diketahui, yakni Darmawan Sepriyossa dan Setyardi Budiono, yang terakhir bekerja sebagai asisten staf khusus Presiden RI.

Kampanye hitam ini harus dibedakan dari kampanye negatif. Jika kampanye hitam itu adalah manipulasi fakta untuk tujuan insinuasi maka kampanye negatif adalah pembeberan fakta yang menunjukkan segi negatif dari seorang calon. Pengungkapan data pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan Prabowo Soebianto atau kasus korupsi yang melibatkan para pemimpin partai-partai pendukungnya termasuk dalam kategori ini. Dampak dari kampanye hitam jauh lebih panjang dan mendalam daripada kampanye negatif, karena yang diserang adalah sendi-sendi yang lemah dalam kehidupan masyarakat.

Dalam beberapa minggu terakhir juga terlihat peningkatan tindak kekerasan yang terkait dengan pemilihan presiden. Pada 26 Mei 2014 Pondok Komunikasi Rakyat di kawasan Setiabudi, Jakarta, dibakar orang tidak dikenal. Pada 29 Mei 2014 rumah Julius Felicianus, salah seorang pemimpin relawan pendukung Jokowi-Kalla, di Sleman, Yogyakarta, diserang oleh sekelompok orang yang mengaku suruhan Jafar Umar Thalib, pendiri dan mantan pemimpin Laskar Jihad. Pada 24 Juni 2014 sekelompok orang beratribut warna hijau menyerang perkampungan di Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta. Pasalnya karena sebagian warga di perkampungan itu baru selesai mengikuti kirab yang mendukung Ir. H. Joko Widodo dan H. M. Jusuf Kalla. Massa yang beratribut partai pendukung calon presiden Prabowo Soebianto dan Hatta Rajasa ini melempari dan merusak rumah serta kendaraan yang diparkir di jalanan. Warga melawan dan bentrokan tidak dapat dihindari.

Mendekati hari pencoblosan laporan mengenai tindak kekerasan, intimidasi secara fisik maupun lisan, perusakan atribut kampanye, dan berbagai upaya untuk melemahkan dukungan terhadap Ir. H. Joko Widodo dan H. M. Jusuf Kalla terus dilakukan. Di Garut upaya seperti itu bahkan melibatkan aparat berpakaian preman. Serangan terhadap posko relawan dan tim pemenangan masih terus berlanjut.

Langkah-Langkah Strategis
Seknas Jokowi adalah satu di antara sekian banyak kelompok relawan yang mendukung pencalonan Ir. H. Joko Widodo dan H. M. Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kita menyadari bahwa kemenangan pada 9 Juli nanti tidak mungkin diraih tanpa kerjasama erat di antara semua pendukung, baik yang berasal dari partai pengusung dan pendukung, kelompok relawan, maupun para simpatisan individual yang tersebar di seluruh Indonesia. Jokowi adalah kita. Jokowi adalah wujud nyata dari cita-cita reformasi yang ingin membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Gotong-royong, kerja bergandengan tangan, di antara semua pihak, karena itu mutlak diperlukan.

Hari pemilihan semakin dekat. Sekaranglah saatnya tiap orang yang mendukung Ir. H. Joko Widodo dan H. M. Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, untuk menyatukan langkah. Sekaranglah saatnya untuk mengarahkan seluruh sumber daya untuk pemenangan di lapangan, khususnya di tingkat TPS. Seknas Jokowi seperti halnya partai pendukung dan organisasi relawan yang lain terus melakukan pembasisan kerja di tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan pada akhirnya TPS. Target akhirnya adalah pembentukan tim relawan di tiap TPS yang terdiri atas sekurangnya sepuluh orang. Kerja relawan ini akan mencakup:

1. Mobilisasi pemilih dengan cara mendatangi setiap rumah tangga di lingkungan tertentu dari pintu ke pintu, menjelaskan sosok dan visi-misi Ir. H. Joko Widodo dan H. M. Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kampanye dilakukan dengan cerdas dan santun untuk meraih simpati dan bukan dengan cara menanamkan ketakutan terhadap perbedaan seperti yang dilakukan oleh pihak lawan. Kita ingin Indonesia yang bebas dari rasa takut, toleran terhadap perbedaan dan keragaman.

2. Pengerahan saksi tambahan di TPS. Sekalipun ini adalah wilayah dari partai pendukung para relawan akan membantu pekerjaan saksi untuk memastikan tidak ada penyimpangan, pelanggaran dan kecurangan pada saat pencoblosan. Para saksi tambahan ini mendapat pembekalan khusus mengenai tata cara pemilihan serta metode mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan kecurangan. Para saksi tambahan juga akan bekerjasama erat dengan pihak pengawas pemilihan presiden di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.

3. Pengawalan suara dari TPS ke PPS dan PPK. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan kecurangan saat rekapitulasi suara di tingkat kelurahan dan kecamatan, maka akan ada tenaga relawan yang secara khusus mengawal dan memastikan tidak satu pun suara hilang di tengah jalan. Hal ini penting bukan saja untuk mengawal kemenangan Ir. H. Joko Widodo dan H. M. Jusuf Kalla tapi juga menegakkan hak suara dari para pemilih.

4. Mengkonsolidasi barisan relawan di setiap tingkat untuk terus menjalankan kampanye cerdas dan santun, menghindari setiap provokasi dan bekerjasama erat dengan pihak keamanan untuk memastikan pemilihan presiden berjalan dengan aman dan damai.

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.