30.5 C
Jakarta
17 October 2021
spot_img

Latest Posts

Mengapa Mereka Anti Jokowi ?

By.Dedy Mawardi / Sekjen Seknas Jokowi

Jakarta – Gerakan Anti Jokowi (GAJ) sudah gencar muncul menjelang pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2014. Pada saat itu Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Gaya memimpin Jokowi yang santun, dialogis dengan blusukannya membuat rakyat tertarik dan simpatik dengan gaya kepemimpinannya. Gaya memimpin Jokowi itu bukan hasil rekayasa atau hasil masukan dari konsultan politik papan atas. Gaya kepemimpinan Jokowi ini lebih dipengaruhi oleh status dirinya yang berasal dari kalangan rakyat bawah atau “rakyat pinggiran” di Kota Solo. Jokowi seorang muslim, bukan datang dari kalangan ningrat, bukan dari keturunan presiden, bukan dari kalangan elite politik kaya raya atau dari keturunan pengusaha papan atas. Jokowi berasal dari rakyat bawah yang hidupnya di pinggiran (kalangan subaltern).

Jokowi yang muslim, yang lahir dari kalangan rakyat biasa tiba-tiba terus melejit menjadi seorang pemimpin mulai dari Kepala Daerah sekelas Walikota (2 periode), naik menjadi Gubernur DKI Jakarta dan terpilih sebagai Presiden RI ke 7 di tahun 2014. Rakyat Indonesia memilih seorang Presidennya yang berasal dari kalangan pinggiran. Kehadiran Jokowi sebagai Presiden mengalahkan tidak hanya mengalahkan seorang calon presiden Prabowo tapi juga mengalahkan para elite politik dan politisi yang berasal dari kalangan ekonomi mapan, elite militer maupun sipil dan kelas ningrat yang sudah malang melintang dijagat politik Indonesia selama periode Rezim Otoriter Orde Baru hingga Rezim Reformasi berkuasa.

Jokowi sebagai muslim yang berasal dari kalangan pinggiran, sadar betul bahwa jabatan Presiden Yang dipilih oleh rakyat harus dijalankan dengan sikap jujur, anti korupsi, kerja keras guna mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Jokowi dengan halus meminggirkan anak-anaknya dari hiruk pikuk istana, meminggirkan anaknya dari kemudahan bisnis ekonomi (anak-anaknya bisnis martabak sama pisang goreng) tapi tetap menjaga keharmonisan keluarga. Jokowi sangat menyadari bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera itu halangan utamanya adalah maraknya perilaku korupsi-kolusi-nepotisme baik kalangan elite politik, birokrasi, aparatur penegak hukum dan sebagainya. Jokowi faham untuk melawan perilaku koruptif itu tudak bisa dengan cara-cara vulgar seperti” membakar gudang gandum”. Jokowi melawannya dengan cara yang sederhana namun tegas dan mematikan. Jokowi membersihkan gudang-gudang duit yang selama ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak tapi dikuasai dan dinikmati oleh kalangan elite politik, ekonomi dari kalangan atas.

Petral dibubarkan, subsidi BBM yang selama ini juga dinikmati oleh kelas berduit dihapuskan dan subsidi hanya untuk kalangan rakyat bawah. Dana hasil kelebihan subsidi BBM digunakan untuk membangun kualitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur khususnya terhadap daerah-daerah yang selama ini kurang diperhatikan seperti daerah Indonesia Bagian Timur dan daerah perbatasan. Infrastruktur dibangun oleh Jokowi mulai dari pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. Hasilnya bisa kita semua lihat dengan kasat mata. Rakyat yang selama selalu “mengalah” untuk mendapatkan lahan, oleh Jokowi dirubah. Lahan atau tanah yang selama ini hanya dinikmati oleh pengusaha ekonomi mapan ditata, di moratorium dan dibagi-bagi melalui program Perhutanan Sosial serta sertifikasi tanah milik rakyat di seluruh Indonesia. Daerah-daerah yang selama ini jika malam masih gelap gulita tanpa penerangan listrik, kini telah tersedia aliran listrik selama 24 jam.

Keberhasilan Jokowi itu bukan fiksi tapi fakta yang bisa dilihat dengan kasat mata. Keberhasilan Jokowi membangun Indonesia yang pada akhirnya mensejahterakan rakyat, serta keberhasilan Jokowi membabat habis perilaku korupsi ternyata secara ekonomi dan politik membuat pelaku ekonomi dan politik yang selama ini memperoleh keuntungan yang paling besar terganggu tidurnya. Yang paling marah dari gaya kepemimpinan Jokowi adalah meraka yang berasal dari kalangan Oppressor, yakni mereka yang berasal dari kalangan elite, yang selama ini hidup dari menindas dan menipu rakyat. Pundi-pundi duit mereka mulai menipis dan rakyat tidak percaya secara politis kepada elite politik dan politisi partai yang selama ini berkoalisi dengan mereka.

Laju Jokowi harus dihentikan. Namun mereka kesulitan “melawan” keberhasilan Jokowi membangun Indonesia dan rakyat untuk sejahtera ini. Rakyat kadung percaya terhadap Jokowi (hasil survei membuktikan tingkat kepercayaan rakyat kepada Jokowi itu rata-rata diatas 63%).

Pilihan yang paling simple melawan keberhasilan Jokowi adalah Dengan kembali memproduksi dan menyebarkan virus lama dengan isu Jokowi Anti Islam, Pro China dan isu PKI melalui media sosial. Isu i t u t e r u s d i g a u n g k a n s e c a r a sistematis dan masif. Ternyata, isu-isu yang tidak beradab ini tidak juga bisa “membunuh” Jokowi secara politis. Malah rakyat terus menikmati buah karya kerja keras Jokowi membangun proyek-proyek diberbagai daerah. Fakta seperti itu membuat mereka tidak bisa tidur, m e r e k a t e r u s b e r u p a y a membangun isu dan gerakan yang tujuannya adalah mencegah agar supaya Jokowi tidak terus melaju memimpin Indonesia di periode keduanya. Momen pilpres 2019 adalah pilihan yang paling pas.
Apalagi masuk kelompok yang selalu m e n g a t a s n a m a k a n a g a m a tertentu. Kaum Oppressor dengan para elite politik dan politisi partai Oposisi berkoalisi kembali untuk m e n g a l a h k a n J o k o w i p a d a pilpres 2019 nanti.

Keberhasilan koalisi ini akan diuji terus di masyarakat. Walaupun dari hasil banyak survei, rakyat tetap percaya dan akan memilih Jokowi dengan persentase tinggi. Namun gerakan koalisi ini tidak mengendur bahkan cenderung meninggi tensinya. Isu-Isu lama tetap dikembangkan dan kini ditambah dengan isu-isu yang diadopsi dari isu dan gerakan politik yang digunakan oleh salah satu kandidat pemenang di pilpres amerika serikat terakhir. Sentimen SARA, dan memainkan politik populisme disebar di dunia maya. Gerakan di daratan dilakukan, salah satunya, dengan balutan kegiatan sholat bersama di masjid-masjid, namun isi qultumnya selalu menyalahkan dan menyerang Jokowi. Apapun isunya, apapun gerakannya semua sama seperti pada pilpres 2014, hanya satu tujuan yakni mencegah Jokowi untuk tidak menjadi Presiden kembali di tahun 2019.

Pilhan akan dikembalikan kepada rakyat selaku pemegang hak. Tapi yang pasti, isu dan gerakan yang kini marak hadir ruang-ruang publik tidak semuanya murni sebagai gerakan politik yang musti dikembangkan didalam proses demokrasi. Disitu Ada kepentingan ekonomi dari kaum Oppressor yang sangat terganggu dan mati kutu berhadapan dengan kebijakan ekonomi. Kaum Oppressor ini marah besar karena lubang-lubang bisnisnya yang selama ini aman dan nyaman telah ditutup oleh Jokowi yang berasal dari kalangan pinggiran. Mereka tidak bisa lagi menindas rakyat dan menikmati keuntungan yang melimpah. Kini kaum Oppressor ini berkoalisi dengan elite politik dan parpol yang notebene dari kalangan elite terus membangun Gerakan Anti Jokowi (GAJ) untuk mencegah Jokowi di Pilpres 2019. Jadi pertarungan sesungguhnya bukan semata pertarungan politik pemilihan presiden, apa lagi untuk kepentingan umat muslim, tapi ada kepentingan ekonomi besar yang hilang dari genggaman kaum Oppressor ini. Pilpres 2019 digunakan sebagai media untuk mengembalikan kaum Oppressor dan mitra koalisinya menguasai kekuasan politik dan ekonomi Indonesia ketangan mereka kembali. Sekarang, apakah rakyat Indonesia berkehendak untuk kembalinya kaum Oppressor dengan koalisinya mengendalikan kekuasaan dan pemerintahan kedapan atau memilih kembali Jokowi sebagai presiden 2 periode. Pilihan itu ada ditangan kita.(Media Center Seknas JOKOWI)

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.